Pesan Berita Gate, 16 April — Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi Korea Selatan (MSIT) mengadakan rapat darurat pada 16 April untuk membahas dampak konflik Timur Tengah terhadap industri TIK serta merumuskan strategi respons. Sekitar 15 peserta dari lembaga pemerintah terkait, termasuk Badan Promosi Industri TI Nasional (NIPA) dan Asosiasi Promosi Industri TI Korea, menghadiri sesi tersebut.
Rapat membahas meningkatnya risiko rantai pasok yang bersumber dari transit yang dibatasi melalui Selat Hormuz, logistik maritim yang terganggu, harga minyak internasional yang melonjak, serta pasokan minyak mentah dan naphtha yang tidak stabil. Para peserta menyoroti bahwa dampak konflik tidak hanya melampaui keterlambatan logistik untuk menciptakan beban struktural di seluruh proses manufaktur. Tantangan utama mencakup keterlambatan produksi dan penurunan hasil pada sektor IoT dan manufaktur akibat terganggunya bahan berbasis naphtha dan komponen-komponen penting, yang disertai dengan meningkatnya biaya bahan baku, biaya angkut, dan nilai tukar yang menggerus profitabilitas perusahaan. Selain itu, kondisi keuangan yang memburuk, termasuk suku bunga tinggi dan meningkatnya ketidakpastian pesanan, semakin memperberat tekanan manajemen bagi usaha kecil dan menengah (SMEs) serta memperluas risiko kredit.
Sebagai respons, MSIT mengumumkan rencana untuk membentuk “ICT Supply Chain Virtual Situation Room” guna memantau kondisi perusahaan secara berkelanjutan dan memperluas survei untuk masing-masing perusahaan, sehingga memungkinkan sistem dukungan berbasis lapangan yang presisi. Kementerian juga akan memperkuat layanan konsultasi ekspor non-kontak melalui portal ICT global untuk memastikan aktivitas ekspor tetap berjalan tanpa gangguan selama krisis.