Grab mengumumkan akan menyesuaikan bisnisnya di Indonesia menyusul keputusan pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi komisi layanan pemesanan tumpangan sebesar 8%, turun dari sekitar 20%, menurut Bloomberg. Perubahan ini diperkirakan terutama berdampak pada layanan motor roda dua perusahaan di pasar terbesarnya.
CFO Grab Peter Oey menyatakan bahwa struktur tarif dan model bisnis untuk perjalanan motor roda dua di Indonesia perlu dilakukan penyesuaian ulang. Namun, perusahaan mencatat bahwa pengendara motor roda dua di Indonesia menyumbang kurang dari 6% dari volume bisnis mobilitas Grab, menurut COO Alex Hungate, yang menunjukkan dampak langsung terhadap operasi secara keseluruhan mungkin terbatas.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan batas komisi tersebut dalam acara Hari Buruh, dengan membingkai kebijakan sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi. Kebijakan ini mengikuti bertahun-tahun protes di Jakarta, Surabaya, dan kota-kota lain, di mana para pengemudi sebelumnya meminta batas komisi 10%. Batas baru 8% melampaui tuntutan tersebut. Regulasi ini juga mewajibkan perusahaan pemesanan tumpangan menyediakan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi pengemudi, sehingga menambah biaya operasional.
Batas komisi ini memberi tekanan pada model bisnis berkomisi tinggi yang banyak dipakai platform ekonomi gig untuk membiayai operasi dan pengembangan teknologi. Meski kebijakan ini bertujuan meningkatkan pendapatan pengemudi, kebijakan tersebut juga bisa mengecilkan pasar jika perusahaan mengurangi diskon untuk konsumen atau insentif bagi pengemudi guna melindungi margin laba. Keputusan ini juga dapat memengaruhi regulator di pasar ekonomi gig besar lainnya untuk menerapkan kontrol harga serupa, sehingga menambah risiko lintas sektor bagi investor. Kebijakan ini berpotensi menguntungkan kompetitor seperti inDrive, perusahaan pemesanan tumpangan yang sudah beroperasi dengan komisi di bawah 10%. GoTo, grup internet Indonesia di balik layanan pemesanan tumpangan dan operasi ecommerce, telah mencatat laba bersih pertamanya pada kuartal pertama 2026 sebelum pengumuman kebijakan ini.