Berita Gate News, pada 18 Maret, menurut laporan media, Partai Reform Inggris (Reform UK) yang dipimpin oleh Nigel Farage belum menyediakan alamat dompet donasi cryptocurrency kepada Komisi Pemilihan Inggris, meskipun otoritas pengawas telah berkali-kali meminta. Partai tersebut sebelumnya mengumumkan menerima donasi aset kripto, langkah ini dengan cepat memicu kekhawatiran dari masyarakat terkait transparansi sumber dana dan potensi campur tangan asing.
Komisi Pemilihan Inggris menyatakan bahwa partai politik memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam menyediakan informasi terkait guna memastikan kepatuhan terhadap hukum pemilihan, namun karena penyelidikan masih berlangsung, rincian spesifik belum dipublikasikan. Otoritas pengawas juga menegaskan bahwa donasi cryptocurrency menghadapi tantangan khusus dalam mengidentifikasi identitas penyumbang dan memverifikasi keabsahannya, yang berpotensi digunakan untuk menghindari kerangka pengawasan yang ada.
Saat ini belum ada donasi kripto yang secara resmi dilaporkan. Namun, berdasarkan aturan, donasi di bawah 500 pound tidak perlu dilaporkan, mekanisme ini dianggap memiliki celah yang memungkinkan pemecahan donasi menjadi bagian-bagian kecil untuk menyembunyikan aliran dana besar. Otoritas pengawas telah mengusulkan penguatan kewenangan hukum untuk mencegah masuknya dana ilegal ke dalam sistem politik Inggris.
Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pembayaran kripto oleh Reform UK diproses oleh sebuah perusahaan bernama Radom, yang memperoleh lisensi penyedia layanan aset virtual (VASP) melalui entitas di Polandia, sehingga menghindari pengawasan langsung dari Financial Conduct Authority (FCA) Inggris. Selain itu, karena Polandia belum sepenuhnya menerapkan kerangka pengaturan MiCA dari Uni Eropa, sistem pengawasannya relatif terbatas.
Para ahli industri, Robert Nogacki, menunjukkan bahwa mekanisme pendaftaran kripto di Polandia saat ini memiliki ambang batas yang rendah, hanya memerlukan biaya kecil untuk mendapatkan lisensi, dan proses peninjauan yang cukup longgar, yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan. Laporan juga menyebutkan bahwa beberapa organisasi yang terlibat dalam aliran dana ilegal lintas negara pernah memanfaatkan lingkungan pengawasan serupa untuk mendapatkan izin.
Seiring dengan meningkatnya penggunaan aset kripto dalam pembiayaan politik, isu pengawasan dan kepatuhan menjadi semakin penting. Kebijakan lanjutan dari otoritas pengawas Inggris dapat menjadi contoh bagi model pengawasan donasi kripto di seluruh dunia.