Regulasi kripto di Amerika Serikat sedang berada di persimpangan besar. Nasib RUU CLARITY semakin tidak pasti, dan di balik itu semua terdapat konflik mendalam antara bank dan perusahaan kripto terkait imbal hasil stablecoin.

Pihak perusahaan kripto berpendapat bahwa mereka ingin menawarkan imbal hasil stablecoin sekitar 3-4% untuk menarik pengguna. Di sisi lain, industri perbankan khawatir bahwa ini akan menyebabkan keluar masuk dana sebesar hingga 500 miliar dolar, yang secara serius akan mempengaruhi kemampuan pemberian pinjaman mereka. Meskipun Gedung Putih mengusulkan kompromi dengan membatasi penggunaan imbal hasil untuk tujuan tertentu, proposal ini tidak mendapatkan dukungan dari bank, dan negosiasi pun mengalami kebuntuan.

Dalam situasi ini, yang menarik perhatian adalah pertemuan meja bundar SEC yang baru-baru ini diadakan. Tempat ini menjadi forum di mana regulator dan pemimpin industri berkumpul untuk membahas rancangan aturan masa depan terkait aset digital. Dalam pertemuan ini, diperkirakan telah terjadi pertukaran pendapat yang cukup mendalam mengenai tantangan regulasi saat ini dan solusi yang mungkin.

Awalnya, RUU CLARITY adalah undang-undang regulasi penting yang disahkan DPR pada Juli tahun lalu, dengan tujuan menciptakan kerangka kerja yang jelas di mana CFTC mengawasi komoditas digital dan SEC mengawasi sekuritas. Namun, karena konflik antara bank dan industri, kemungkinan besar pengesahan RUU ini akan tertunda secara signifikan. Mungkin saja pertemuan meja bundar ini akan menemukan jalan keluar, tetapi banyak yang memandang bahwa penyelesaian hingga tahun 2026 akan sulit dicapai.

Sejujurnya, perang regulasi ini bukan sekadar masalah kebijakan, melainkan juga menyoroti konflik kepentingan mendasar antara keuangan tradisional dan industri blockchain. Tidak mungkin salah satu pihak akan sepenuhnya mengalah, dan sejauh mana hasil pertemuan meja bundar akan tercermin dalam kebijakan akan menjadi faktor penting yang mempengaruhi arah pasar ke depan.